Berita

Menu ini memuat perkembangan kabar dan informasi terkini tentang Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional, ditulis untuk disampaikan kepada para pengunjung dan masyarakat umum

Polemik RUU Perlindungan Data Pribadi

Oleh Admin —

Urgensi Undang-Undangan Perlindungan Data Pribadi semakin lama kian berembus. Namun, pemerintah hingga saat ini belum juga mengajukam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ke DPR RI.

Ada sejumlah pendapat tentang lamanya RUU tersebut sampai ke gedung parlemen. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, aturan tersebut belum bisa masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018, padahal urgensinya sangat tinggi.

Berdasarkan hasil diskusi dengan anggota DPR, masih banyak RUU yang antre dari tahun-tahun sebelumnya untuk diajukan terlebih dahulu ke DPR.

“Perlindungan data pribadi ini tingkat urgensinya sangat tinggi, sehingga pemerintah membuatkan legislasinya. RUU ini sudah dibahas antar kementerian, tapi ketika dibahas bersama teman-teman parlemen, kami belum bisa masuk jadi RUU prioritas,” ungkap Rudiantara saat ditemui dalam acara diskusi publik UU Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Namun, berbekal berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, Rudiantara memperkirakan RUU ini akan dibahas di DPR, begitu salah satu dari lima RUU baru dalam Prolegnas selesai dibahas.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, justru mengimbau pemerintah untuk segera mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Menurutnya, selama ini DPR dan Kemenkominfo memiliki komitmen bersama untuk menyelesaikan UU tersebut, mengingat urgensinya yang sangat tinggi.

“Kalau RUU ini masuk ke Komisi I, kami akan segera kerjakan karena ini prioritas. Setahu saya, ini sudah menjadi RUU prioritas dan kami minta RUU ini juga menjadi inisiatif pemerintah untuk dimasukkan ke DPR. Kapan pun, silahkan dimasukkan ke komisi I sebagai RUU inisiatif dari pemerintah,” ungkapnya.


Sumber: http://tekno.liputan6.com/read/3370157/polemik-ruu-perlindungan-data-pribadi