Berita

Menu ini memuat perkembangan kabar dan informasi terkini tentang Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional, ditulis untuk disampaikan kepada para pengunjung dan masyarakat umum

Peningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasi

Oleh Muhammad Bahrudin —

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Perpustakaan khusus di lingkungan instansi pemerintah selain memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka mendukung visi misi lembaga induknya juga memiliki fungsi layanan yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sumber daya yang terlibat di dalam unit perpustakaan harus memiliki kesadaran bahwa mereka terlibat (in-charge) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga induknya, khususnya dalam konteks pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan peran pustakawan dan perpustakaan dalam reformasi birokrasi lembaga induknya, Forum Perpustakaan LPNK Ristek bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi - BSN menyelenggarakan Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan 2018 bertema "Peningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasi" pada tanggal 19 November 2018 bertempat di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta.

Acara diawali dengan laporan penyelenggaran oleh Y. Kristianto Widiwardono, Kepala Pusido selaku Koordinatof Forum Perpustakaan LPNK Ristek. 

"Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan ini adalah agenda rutin forum yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan penyelenggara secara bergiliran antar-anggota. Pada acara kali ini cukup spesial karena kepesertaan diperluas, mulai dari call for paper dan juga peserta seminarnya. Hal tersebut dengan harapan, menjaring ide dan gagasan seluas-luasnya terkait tema peningkatan peran perpustakaan dalam reformasi birokrasi."

Dalam sambutannya, Dr. Zakiyah, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN menyampaikan mengenai perkembangan paradigma perpustakaan dari era dahulu yang sangat kaku dan cenderung statis menuju dinamika manajemen perpustakaan yang lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman.

"Perpustakaan dan pustakawan saat ini harus semakin produktif dan inovatif. Mereka harus bisa membaca peluang dan menjawab tantangan minimal di lingkup institusinya, dalam hal ini menyediakan asupan informasi bagi manajemen. Hal itu tentunya berdampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga induknya", ungkap Zakiyah.

Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. M. Syarif Bando, M.M dengan materinya "Peningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasi".

"Ada irisan antara perpustakaan dan reformasi birokrasi yaitu dalam hal pengawasan, SDM aparatur, tata laksana dan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik, perpustakaan perlu bertransformasi dari layanan konvensional menuju digital. Apalagi di tengah perkembangan isu revolusi industri 4.0 dimana kemudahan dan keterbukaan akses informasi menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat. Perpustakaan dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat konten serta menyebarluaskannya kepada pengguna melalui media yang representatif", papar Syarif Bando.

Pada sesi seminar, dimoderatori oleh Nursidik Fadillah (pustakawan BSN), narasumber yang hadir ialah Luthfiati Makarim (asesor LSP Pustakawan) dan Minanuddin (Kepala Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan Standardisasi - BSN). 

Luthfiati membawakan topik "Transformasi Perpustakaan melalui Sertifikasi Kompetensi Pustakawan: Kebijakan, Strategi  dan Tantangan untuk Meningkatkan Peran Pustakawan dalam Reformasi Birokrasi". 

"Dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi, salah satu poin pentingnya adalah birokrasi dengan pelayanan publik berkualitas. Hal itu tentunya terkait dengan penguatan sumberdaya manusia aparatur yang kompeten. Kompetensi, dalam hal ini kompetensi pustakawan dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi kompetensi pustakawan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan Indonesia", ungkap Luthfiati.

"Faktanya, pada tahun 2013-2017 dengan data pustakawan sejumlah 3.039 orang, baru 891 orang atau sekita 29% yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan. Dari 891 pustakawan yang mengikuti sertifikasi kompetensi, baru 646 orang yang lulus sertifikasi, sementara 245 pustakawan yang lain ternyata belum lulus sertifikasi", Luthfiati menambahkan.

Sementara itu, Minanuddin menyampaikan paparan mengenai "Keterlibatan Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasi: Catatan dari BSN".

"Tiga area perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu area Pelayanan Publik, SDM ASN, dan kelembagaaan  sangat terkait dengan perpustakaan. Perpustakaan sendiri merupakan institusi dengan tupoksi layanan. Tujuan perpustakaan yaitu memberikan layanan dan memperluas wawasan dan pengetahuan. Pada 5 area lainnya, keterlibatan perpustakaan dan pustakawan bersifat mendukung sesuai dengan fungsi informasi yang dimiliki perpustakaan", jelas Minanuddin

Lebih lanjut Minanuddin menegaskan,"Perpustakaan dan pustakawan di BSN banyak terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, misal: keterlibatan dalam program RB manajemen perubahan, internalisasi nilai-nilai organisasi, internalisasi kode etik pustakawan dan budaya melayani. Dalam konteks kelembagaan, perpustakaan juga perlu memahami keterkaitan tupoksi perpustakaan dengan unit lain, misalnya dengan unit SDM, Organisasi, Diklat, Litbang, dan sebagainya. Pemahaman diperlukan untuk kolaborasi dan sinergi program atau kegiatan perpustakaan dengan unit lain dalam organisasi."

Agenda selanjutnya adalah presentasi makalah dari hasil call for paper yang menghadirkan 3 (tiga) pemakalah dan dimoderatori oleh Muhammad Bahrudin (pustakawan BSN). Tiga makalah yang dipresentasikan ialah sebagai berikut;

Acara diakhiri dengan agenda Rapat Koordinasi Forum Perpustakaan LPNK Ristek untuk mendiskusikan mengenai rencana tindak lanjut dari hasil Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawana kali ini. Besar harapan bahwa hasil seminar ini akan menghasilkan rekomendasi mengenai gagasan peningkatan peran perpustakaan dalam reformasi birokrasi lembaga induknya secara lebih masif dan terdokumentasi. (Amb/Pusido)