Pemerintah terus mendorong setiap sekolah agar bisa mengalokasikan lima persen anggaran operasionalnya untuk kepentingan perpustakaan dalam upaya menggairahkan minat baca siswa.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Musliar Kasim menyatakan, sesuai amanat UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka setiap perpustakaan baik yang diselenggarakan pemerintah, sekolah atau swasta harus memenuhi standar sertifikasi nasional.

Agar bisa perpustakaan dan pengelolanya bisa memenuhi kompetensi standar nasional itu maka setiap sekolah diminta mengalokasikan anggaran operasional sekolah sebesar lima persen untuk belanja perpustakaan.

Dukungan dana tersebut bisa untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan agar profesional dan bagaimana perpustakaan bisa menjawab life skils siswa melalui layanan dan program perpustakaan. Dengan begitu, tugas dan fungsi perpustakaan bisa mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

“Perpustakaan sebagai bahan pengayaan bagi siswa keberadaannya penting dalam mendukung kurikulum sekolah,” ujar Musliar, di sela International Association of School Librarianship (ISAL) atau Konferensi Internasional Asosiasi Perpustakaan Sekolah di Sanur, Denpasar, Selasa (27/8/2013).

Nantinya, waktu belajar tidak hanya dihabiskan di ruang sekolah namun juga sebagian siswa bisa memanfaatkan waktu belajarnya di perpustakaan. Jadi, guru bukan satu-satunya sumber referensi pengetahuan sebaliknya siswa bisa mencari sendiri di perpustakaan di unit sekolah.

“Kurikulum 2013 ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan apa yang diketahui dibacanya lalu dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki guru. Jadi guru bukan satu-satunya referensi pengetahuan” paparnya.

Diakuinya, belum semua sekolah bisa mengimplementasikan ketentuan itu bahkan tak jarang kondisi perpustakaanya sangat memprihatinkan baik dari penyediaan sumber daya pengelola perpusataan maupun pengadaan buku-buku.

Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih dalam kesempatan sama menyatakan, ada tiga langkah yang tengah dilakukan guna menggairahkan minat baca siswa atau masyarakat dan meningkatkan kualitas pustakawan.

Pertama peningkatan kapasitas kompetensi SDM tenaga pustakawan kedua akreditasi perpustakaan baik sekolah maupun di masyarakat dan ketiga perlunya dibentuk konsorsium perpustakaan sekolah.

Sumber:http://pspi.upi.edu/category/berita-perpustakaan/

Berita Terbaru